Kekuatan untuk Tumbuh

Laporan Tahunan 2008 PT INDOSAT Tbk
English | Indonesia
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

 

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006
(Disajikan dalam jutaan rupiah, dan ribuan dolar A.S., kecuali data saham dan tarif)

  1. UMUM

    1. Pendirian Perusahaan
    2. PT Indosat Tbk (“Perusahaan”) didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 berdasarkan akta notaris Mohamad Said Tadjoedin, S.H. No. 55 tanggal 10 November 1967 di Negara Republik Indonesia. Akta pendirian ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 29 Maret 1968, Tambahan No. 24. Pada tahun 1980, Perusahaan dijual oleh American Cable and Radio Corporation, anak perusahaan dari International Telephone & Telegraph, kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menjadi Badan Usaha Milik Negara (Persero).

      Pada tanggal 7 Februari 2003, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Surat No. 14/V/PMA/2003 atas perubahan status dari Badan Usaha Milik Negara (Persero) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing. Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 2003, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan perubahan status hukum tersebut.

      Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir diaktakan dengan akta notaris Sutjipto, S.H., No. 109 tanggal 14 Juli 2008 dengan tujuan memenuhi persyaratan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk memperkuat tata kelola perusahaan (“good corporate governance”) yang baik di dalam lingkungan Perusahaan dan untuk semua mendukung kegiatan usaha Perusahaan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan ini telah dilaporkan ke dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48398.AH.01.02 tanggal 6 Agustus 2008.

      Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan bertujuan untuk menyelenggarakan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta usaha informatika dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan di bawah ini:

    • Menjalankan kegiatan penyediaan dan pelayanan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta usaha informatika
    • Menjalankan kegiatan perencanaan, pembangunan sarana dan pengadaan fasilitas telekomunikasi serta usaha informatika termasuk pengadaan sumber daya yang mendukung
    • Menjalankan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta usaha informatika yang diselenggarakan Perusahaan), melakukan pemeliharaan, penelitian dan pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi serta usaha informatika dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan (baik di dalam maupun di luar negeri)
    • Menjalankan pelayanan yang berhubungan dengan pengembangan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta usaha informatika.

      Perusahaan memulai kegiatan operasinya pada tahun 1969.

      Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1991, Perusahaan telah ditegaskan kembali sebagai Badan Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional di bawah otorisasi Pemerintah.

      Pada tahun 1999, Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 36 mengenai Telekomunikasi (“Undang-undang Telekomunikasi”) yang berlaku efektif mulai tanggal 8 September 2000. Berdasarkan Undang-undang tersebut, penyelenggaraan jasa telekomunikasi meliputi:

    • Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
    • Penyelenggaraan jasa telekomunikasi
    • Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

      Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Koperasi dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi. Sedangkan penyelenggara telekomunikasi khusus dapat diselenggarakan oleh perseorangan, instansi pemerintah dan badan hukum selain penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

      Undang-undang Telekomunikasi melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dan diharapkan menjadi pembuka jalan bagi liberalisasi pasar.

      Berdasarkan Undang-undang Telekomunikasi tersebut, status Perusahaan sebagai Badan Penyelenggara tidak berlaku lagi dan Perusahaan harus memperoleh izin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi tertentu.

      Pada tanggal 14 Agustus 2000, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Perhubungan (“Menhub”), memberi izin prinsip kepada Perusahaan sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi Digital Communication System (“DCS”) 1800 nasional sebagai kompensasi atas terminasi dini, efektif tanggal 1 Agustus 2003, hak eksklusif jasa telekomunikasi internasional Perusahaan yang diberikan sebelum izin tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2001, Perusahaan memperoleh izin penyelenggaraan dari Menhub. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Menhub No. KP.247 tanggal 6 November 2001, izin penyelenggaraan tersebut dialihkan kepada anak perusahaannya, PT Indosat Multi Media Mobile (lihat “e” di bawah).

      Pada tanggal 7 September 2000, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menhub, memberikan izin prinsip kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan telepon lokal dan sambungan langsung jarak jauh dalam negeri sebagai kompensasi atas terminasi hak eksklusif jasa telekomunikasi internasional Perusahaan. Di lain pihak, Telkom telah diberikan izin prinsip untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional sebagai kompensasi atas terminasi dini hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi lokal dan sambungan langsung jarak jauh dalam negeri.

      Berdasarkan surat Menhub tanggal 1 Agustus 2002, Perusahaan diberikan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap lokal dengan wilayah operasi Jakarta dan Surabaya. Izin penyelenggaraan ini diperbaharui menjadi izin nasional pada tanggal 17 April 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menhub No. KP.130 Tahun 2003. Nilai izin yang diberikan kepada Telkom dan Perusahaan atas terminasi hak eksklusif mereka, masing-masing atas penyelenggaraan jasa telekomunikasi lokal/domestik dan internasional telah ditentukan oleh penilai independen.

      Dalam Pengumuman Departemen Perhubungan Republik Indonesia No. PM.2 Tahun 2004 tanggal 30 Maret 2004 tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi, Perusahaan harus membayar kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp178.000 setelah pajak sebagai akibat dari terminasi dini hak eksklusif tersebut. Selanjutnya, pembayaran atas kewajiban Perusahaan sebagai akibat dari terminasi dini tersebut akan diselesaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Hal ini sejalan dengan pasal IX Shares Purchase Agreement tanggal 15 Desember 2002 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Indonesia Communications Limited (“ICL”), yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk mengambil alih dan menjamin ICL bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan membayar atas nama Perusahaan segala kewajiban, jumlah atau tagihan yang harus dibayar atau ditanggung oleh Perusahaan sehubungan dengan terminasi hak eksklusif tersebut di atas.

      Berikut adalah beberapa izin penyelenggaraan yang dimiliki Perusahaan:

      No. Izin Tanggal Penerbitan Izin Pemberi Izin Periode Izin Keterangan
      KP.68/Thn 2004 15 Maret 2004 Menhub Dievaluasi setiap 5 tahun Izin penyelenggaraan jaringan bergerak selular (termasuk jasa teleponi dasar), yang telah digantikan oleh lisensi No.102/KEP/M.KOMINFO/10/ 2006
      KP.69/Thn 2004 15 Maret 2004 Menhub Dievaluasi setiap 5 tahun Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup (VSAT, frame relay, dan lainnya)
      KP.203/Thn 2004 21 Mei 2004 Menhub Dievaluasi setiap 5 tahun Izin penyelenggaraan jaringan tetap dan jasa teleponi dasar yang meliputi jasa telepon lokal, sambungan langsung jarak jauh nasional dan sambungan internasional
      19/KEP/M.KOMINFO/02/2006 and 29/KEP/M.KOMINFO/03/2006 14 Februari 2006 dan 27 Maret 2006 Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”) 10 tahun Penetapan sebagai pemenang dan izin penyelenggaraan jaringan bergerak selular IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz (dikenal sebagai “3G”) untuk 1 blok (2 x 5 Mhz) frekuensi (*)
      102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 11 Oktober 2006 Menkominfo Dievaluasi setiap 1 tahun Amandemen atas izin penyelenggaraan No. KP.68/Thn 2004 tanggal 15 Maret 2004 untuk mencakup hak dan kewajiban yang timbul dari layanan 3G
      181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 12 Desember 2006 Menkominfo - Pengalokasian dua kanal frekuensi skala nasional, yaitu kanal 589 dan 630 pada pita frekuensi 800 Mhz untuk Layanan Jaringan Tetap Lokal Nirkabel dengan Mobilitas Terbatas
      162/KEP/M.KOMINFO/05/2007 2 Mei 2007 Menkominfo - Izin penggunaan sementara kanal 548 untuk Layanan Jaringan Tetap Lokal Nirkabel dengan Mobilitas Terbatas sampai dengan bulan Desember 2007 dengan kewajiban membayar biaya hak penggunaan pita frekuensi radio selama satu tahun (**)
      01/DIRJEN/2008 7 Januari 2008 Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (“DJPT”) Dievaluasi setiap 5 tahun Izin penyelenggaraan layanan internet
      51/DIRJEN/2008 9 Januari 2008 DJPT Dievaluasi setiap 5 tahun Izin penyelenggaraan layanan interkoneksi internet (Network Access Point/NAP), untuk menggantikan izin sebelumnya yang diberikan kepada Satelindo
      52/DIRJEN/2008 9 Januari 2008 DJPT Dievaluasi setiap 5 tahun Izin penyelenggaraan layanan internet teleponi untuk menggantikan izin penyelenggaraan Voice Over Internet Protocol (“VoIP”) No.823/DIRJEN/2002 dengan cakupan nasional yang telah habis masa berlakunya di 2007
      (*) Sebagai salah satu pemenang dalam seleksi penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-2000, Perusahaan berkewajiban, antara lain, melakukan pembayaran biaya nilai awal sebesar Rp320.000 (Catatan 2l) dan biaya hak penggunaan pita frekuensi radio.
      (**) Perusahaan telah membatalkan rencananya menggunakan kanal 548 karena masalah teknis selama proses migrasi. Perusahaan telah memberitahukan hal tersebut kepada DJPT melalui suratnya No. 1114/I00-ICO/REL/07 tanggal 27 Desember 2007.

      Pada tanggal 9 Januari 2008, berdasarkan surat dari Bank Indonesia No. 10/14/DASP, Perusahaan mendapat persetujuan untuk mengeluarkan kartu prabayar “Indosat m-wallet” yang berfungsi sebagai alat pembayaran baru. Perusahaan juga ditunjuk sebagai “Special Principal” dan “Technical Acquirer” untuk kartu prabayar tersebut.

      Pada tanggal 17 Maret 2008, Menkominfo mengeluarkan Keputusan Menteri No. 02/PER/M.KOMINFO/2008 mengenai Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Berdasarkan keputusan tersebut, pembangunan menara telekomunikasi membutuhkan ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dan pemerintah daerah untuk menentukan penempatan dari menara dan lokasi dimana menara bisa dibangun. Selanjutnya, sebuah penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara telekomunikasi diwajibkan untuk mengijinkan penyelenggara telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menara telekomunikasinya tanpa diskriminasi. Keputusan ini juga mengharuskan setiap kontraktor, penyedia dan pemilik menara adalah perusahaan yang 100% dimiliki oleh lokal.

      Perusahaan berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta dan memiliki 8 kantor regional yang terletak di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Balikpapan dan Makassar.

    1. Penawaran Umum Efek Perusahaan
    2. Semua saham Seri B Perusahaan dicatatkan dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia (entitas baru setelah penggabungan usaha antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada bulan November 2007) sejak tahun 1994. American Depositary Shares Perusahaan yang diterbitkan (setiap ADS mewakili 50 saham Seri B) mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York sejak tahun 1994.

      Pada tanggal 31 Desember 2008, obligasi-obligasi Perusahaan yang diterbitkan ke publik adalah sebagai berikut:

       

      Obligasi

      Tanggal Efektif

      Didaftarkan dan Diperdagangkan di

      1.

      Obligasi Indosat Kedua Seri B Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap

      6 November 2002

      Bursa Efek Indonesia

      2.

      bligasi Indosat Ketiga Seri B Tahun 2003 dengan Tingkat Bunga Tetap

      15 Oktober 2003

      Bursa Efek Indonesia

      3.

      Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010

      5 November 2003

      Luxembourg Stock Exchange dan Singapore Exchange Securities Trading Limited

      4.

      Obligasi Indosat Keempat Tahun 2005 dengan Tingkat Bunga Tetap

      21 Juni 2005

      Bursa Efek Indonesia

      5.

      Obligasi Syari’ah Ijarah Indosat Tahun 2005

      21 Juni 2005

      Bursa Efek Indonesia

      6.

      Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012

      22 Juni 2005

      Singapore Exchange Securities Trading Limited

      7.

      Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 dengan Tingkat Bunga Tetap

      29 Mei 2007

      Bursa Efek Indonesia

      8.

      Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007

      29 Mei 2007

      Bursa Efek Indonesia

      9.

      Obligasi Indosat Keenam Tahun 2008 dengan Tingkat Bunga Tetap

      9 April 2008

      Bursa Efek Indonesia

      10.

      Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008

      9 April 2008

      Bursa Efek Indonesia

    1. Karyawan, Direktur, Komisaris dan Komite Audit
    2. Berdasarkan keputusan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham tanggal 5 Juni 2008, 5 Juni 2007 dan 29 Juni 2006 yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 29, No. 11 dan No. 175 oleh Aulia Taufani, S.H. (sebagai notaris pengganti Sutjipto, S.H.) pada tanggal yang sama, dan resolusi Rapat Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Agustus 2008 yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 343 oleh Aulia Taufani, S.H. pada tanggal yang sama, susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, masing-masing adalah sebagai berikut:

        2006 2007 2008
      Komisaris Utama Peter Seah Lim Huat Peter Seah Lim Huat H.E. Sheikh Abdullah
      Bin Mohammed Bin
      Saud Al Thani
      Komisaris Sio Tat Hiang Sio Tat Hiang Dr. Nasser Mohd. A.
      Marafih
      Komisaris Sum Soon Lim Sum Soon Lim Rachmat Gobel
      Komisaris - Sheikh Mohammed
      Bin Suhaim Hamad Al-Thani
      Sheikh Mohammed
      Bin Suhaim Hamad Al-Thani
      Komisaris Lee Theng Kiat Lee Theng Kiat Jarman
      Komisaris Roes Aryawijaya Roes Aryawijaya Rionald Silaban
      Komisaris Setyanto P. Santosa Setyanto P. Santosa Setyanto P. Santosa*
      Komisaris Lim Ah Doo* Lim Ah Doo* Michael Francis
      Latimer*
      Komisaris Farida Eva Riyanti Hutapea* Setio Anggoro Dewo* Thia Peng Heok
      George*
      Thia Peng Heok George* Soeprapto S. IP* Soeprapto S. IP* Soeprapto S. IP*
      * Komisaris independen
        2006 2007 and 2008
      Direktur Utama - **/*** Johnny Swandi Sjam
      Wakil Direktur Utama Kaizad Bomi Heerjee Kaizad Bomi Heerjee
      Direktur Keuangan Wong Heang Tuck Wong Heang Tuck
      Direktur Corporate Service S. Wimbo S.Hardjito Wahyu Wijayadi
      Direktur Teknologi Informasi Joseph Chan Lam Seng Roy Kannan
      Direktur Jabotabek dan Penjualan Korporat Johnny Swandi Sjam Fadzri Sentosa
      Direktur Penjualan Regional Wityasmoro Sih Handayanto Syakieb A. Sungkar
      Direktur Pemasaran Wahyu Wijayadi Guntur S. Siboro
      Direktur Jaringan Raymond Tan Kim Meng Raymond Tan Kim Meng
      ** Pada tanggal 16 Juni 2006, Dewan Komisaris telah menyetujui pengunduran diri Hasnul Suhaimi sebagai Direktur Utama, efektif tanggal 8 Juni 2006.
      *** Selama tidak adanya Direktur Utama, tugas Direktur Utama dilaksanakan oleh Wakil Direktur Utama.

      Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

        2006 2007 2008
      Ketua Lim Ah Doo Lim Ah Doo Thia Peng Heok George
      Anggota Farida Eva Riyanti Hutapea Setio Anggoro Dewo Michael Francis Latimer
      Anggota Soeprapto S. IP Soeprapto S. IP Soeprapto S. IP
      Anggota Achmad Rivai Achmad Rivai Unggul Saut Marupa Tampubolon
      Anggota Achmad Fuad Lubis Achmad Fuad Lubis Rusdy Daryono

      Perusahaan dan anak perusahaan (secara bersama-sama disebut “Perusahaan”) mempunyai sekitar 7.700, 7.645 dan 7.786 karyawan, termasuk pekerja harian lepas, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006.

    3. Struktur Anak Perusahaan

    4. Pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, Perusahaan mempunyai pemilikan langsung maupun tidak langsung pada anak perusahaan berikut:

            Mulai Beroperasi Persentase Pemilikan (%)
      Anak Perusahaan Lokasi Kegiatan Usaha 2006 2007 2008
      Indosat Finance Company B.V. (“IFB”) (1) Amsterdam Keuangan 2003 100.00 100.00 100.00
      Indosat International Finance Company B.V. (“IIFB”) (2) Amsterdam Keuangan 2005 100.00 100.00 100.00
      Indosat Singapore Pte. Ltd. (“ISP”) Singapore Telekomunikasi 2005 100.00 100.00 100.00
      PT Indosat Mega Media (“IMM”) Jakarta Multimedia 2001 99.85 99.85 99.85
      PT Satelindo Multi Media (“SMM”) (3) Jakarta Multimedia 1999 99.60 99.60 99.60
      PT Aplikanusa Lintasarta (“Lintasarta”) (4) Jakarta Komunikasi Data 1989 72.36 72.36 72.36
      PT Starone Mitra Telekomunikasi (”SMT”) Semarang Telekomunikasi 2006 14.60 55.36 72.54
      PT Artajasa Pembayaran Elektronisv (“APE”) Jakarta Telekomunikasi 2000 39.80 39.80 39.80
      Satelindo International Finance B.V. (“SIB”) (5) Amsterdam Keuangan 1996 100.00 - -
        Jumlah Aktiva (Sebelum Eliminasi)
      Anak Perusahaan 2006 2007 2008
      IFB (1) 2.637.074 2.882.340 2.637.074
      IIFB (2) 2.283.380 2.382.722 1.235.816
      ISP 7.300 10.249 21.167
      IMM 605.538 753.797 741.086
      SMM (3) 10.690 10.690 10.690
      Lintasarta (4) 985.605 1.075.467 1.338.710
      SMT 36.460 176.444 147.864
      APE 94.311 104.487 133.241
      SIB (5) 7.555 - -
      (1) Berdasarkan keputusan pemegang saham IFB tanggal 6 November 2008, IFB memutuskan untuk melakukan pengembalian setoran modal sejumlah EUR99.996 (dalam jumlah penuh). Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan belum menerima pengembalian modal tersebut.
      (2) Berdasarkan keputusan pemegang saham IIFB tanggal 6 November 2008, IIFB memutuskan untuk melakukan pengembalian setoran modal sejumlah EUR1.124.064 (dalam jumlah penuh). Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan belum menerima pengembalian modal tersebut.
      (3) Berdasarkan keputusan dari pemegang saham SMM, SMM akan dilikuidasi efektif per tanggal 5 Mei 2006. Pada tanggal 31 Desember 2008, proses likuidasi tersebut masih belum difinalisasikan.
      (4) Mengacu pada Catatan 15 tentang konversi atas Obligasi Konversi Lintasarta pada bulan Juni 2007
      (5) Dilikuidasi pada bulan Januari 2007

      SMT didirikan pada tanggal 15 Juni 2006 di Semarang, Jawa Tengah, oleh Perusahaan, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, PT Dawamiba Engineering dan PT Trikomsel Multimedia untuk melakukan pembangunan dan penyediaan jasa telepon jaringan tetap nirkabel dengan menggunakan teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) 2000-1x untuk daerah Jawa Tengah dan sekitarnya.

      Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar SMT tanggal 23 Agustus 2006, pada bulan Agustus 2006 Perusahaan melakukan penyetoran kas sebesar Rp5.779 sebagai bagian dari penyetoran modal ke SMT. SMT mulai melaksanakan kegiatan usahanya pada bulan Januari 2007.

      Selanjutnya, berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar SMT tanggal 24 April 2007, pada bulan Mei 2007, Perusahaan melakukan penambahan setoran modal kas sebesar Rp49.728 dan kontribusi in-kind dalam bentuk peralatan telekomunikasi senilai Rp45.523. Berdasarkan Anggaran Dasar tersebut, Perusahaan mempunyai kepemilikan sebesar 51,00% di SMT. Namun, salah satu pemegang saham memutuskan untuk tidak melakukan penambahan setoran modal seperti yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan kepemilikan Perusahaan di SMT meningkat menjadi 55,36%. Peningkatan persentase kepemilikan ini telah disetujui para pemegang saham SMT berdasarkan risalah rapat pemegang saham tanggal 30 Juli 2007.

      Pada tanggal 27 November 2008, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (“SPJT”) untuk membeli 17,18% kepemilikan SPJT di SMT dengan harga Rp33.680. Pembelian tersebut, yang menimbulkan pengakuan goodwill sebesar Rp9.724 (Catatan 9), meningkatkan kepemilikan Perusahaan di SMT dari 55,36% menjadi 72,54%. Pada tanggal 3 Desember 2008, Perusahaan telah membayar penuh SPJT untuk pembelian tersebut.

    5. Penggabungan Usaha Perusahaan, Satelindo, Bimagraha dan IM3
    6. Berdasarkan Akta Penggabungan Usaha dari notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. No. 57 tanggal 20 November 2003 (“tanggal penggabungan usaha”), Perusahaan, PT Satelit Palapa Indonesia (“Satelindo”), PT Bimagraha Telekomindo (“Bimagraha”) dan PT Indosat Multi Media Mobile (“IM3”) sepakat untuk melakukan penggabungan usaha, dengan Perusahaan sebagai entitas yang dipertahankan. Seluruh aktiva dan kewajiban yang dimiliki oleh Satelindo, Bimagraha dan IM3 dialihkan kepada Perusahaan pada tanggal penggabungan. Ketiga perusahaan tersebut bubar secara hukum tanpa kewajiban untuk melakukan proses likuidasi.

      Nama “Satelindo” dan “IM3” dalam catatan atas laporan keuangan berikut mengacu pada entitasentitas tersebut sebelum bergabung dengan Perusahaan, atau sebagai entitas yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang telah diambil alih oleh Perusahaan sebagai akibat dari penggabungan usaha.