TATA KELOLA PERUSAHAAN

Indosat meyakini bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan serta menjamin keberlanjutan usaha.

Tata kelola perusahaan adalah kunci untuk menjamin keberkelanjutan bisnis. Perusahaan juga berupaya untuk senantiasa mengembangkan penerapan praktik-praktik terbaik sebagaimana yang dikembangkan oleh perusahaan dunia lainnya. Selain itu, sebagai perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya secara dual listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan New York Stock Exchange (NYSE), Perseroan juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan pasar modal, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, termasuk Pasal 404 dari US Sarbanes-Oxley Act mengenai pengendalian internal dalam pelaporan keuangan.

Kerangka Tata Kelola Perusahaan

 

Tata kelola perusahaan yang diterapkan Indosat bertumpu pada lima pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran.

  • Transparansi
    Sebagai bagian dari upaya mematuhi prinsip transparansi dan menjaga obyektivitas dalam operasi bisnis, Perusahaan berupaya untuk menyediakan informasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan dapat diakses oleh semua stakeholder.
  • Akuntabilitas
    Perusahaan telah menetapkan kerangka kerja akuntabilitas, dimana peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan komite lainnya telah diungkapkan dengan jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai dan strategi perusahaan.
  • Tanggung Jawab
    Sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam hal tanggung jawab perusahaan, Perusahaan melakukan segala hal yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan menerapkan prinsip kehati-hatian.
  • Independensi
    Sejalan dengan semangat independensi, Perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong independensi setiap unit kerja, sehingga unit-unit tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa dipengaruhi kepentingankepentingan tertentu. Salah satu upaya tersebut adalah meminimalisir terjadinya benturan kepentingan
    dalam kegiatan manajemen dan operasional, dengan memastikan bahwa berbagai pengangkatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempengaruhi kemampuan mereka dalam melaksanakan tanggung jawab mereka di dalam perusahaan.
  • Keadilan
    Sesuai dengan prinsip keadilan, Perusahaan berupaya untuk memperlakukan semua shareholder secara adil. Perusahaan memastikan bahwa seluruh pemegang saham memiliki akses yang sama terhadap informasi perusahaan. Untuk menghindari terjadinya pembedaan pengungkapan informasi, maka setiap informasi yang telah diungkapkan kepada publik diunggah (upload) ke website Perusahaan, yakni http://www.indosat.com.

 

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) adalah organ Perusahaan yang memegang semua otoritas yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi sejauh yang diijinkan oleh hukum dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Forum RUPS terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Pada tahun 2010, Perusahaan mengadakan RUPSLB pada 28 Januari 2010 dan RUPST pada tanggal 22 Juni 2010.

1.1. RUPSLB

RUPSLB Perusahaan diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2010 di kantor pusat Perusahaan di Jakarta. RUPSLB dipimpin oleh Sheikh Abdulla Muhammed S.A. Al Thani, Komisaris Utama Indosat dan dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya yang mewakili 92,36% dari saham disetor.

Pengumuman Undangan RUPSLB
29 Desember 2009
di dua surat kabar
harian berbahasa
Indonesia dan satu
berbahasa Inggris
13 Januari 2010
di dua surat
kabar harian
berbahasa
Indonesia dan
satu berbahasa
Inggris
28 Januari 2010

 

Agenda RUPSLB 28 Januari 2010

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan/ atau Direksi Perusahaan.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

1.2. RUPST

RUPST Perseroan diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2010 di kantor pusat Perseroan di Jakarta. RUPST dipimpin oleh Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al-Thani, Komisaris Utama Indosat dan dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya yang mewakili 93,25% dari saham disetor.

Pengumuman Undangan RUPST
21 Mei 2010
di dua surat kabar
harian berbahasa
Indonesia dan satu
berbahasa Inggris
7 Juni 2010
di dua surat
kabar harian
berbahasa
Indonesia dan
satu berbahasa
Inggris
22 Juni 2010

 

Agenda RUPST 22 Juni 2010

  1. Menyetujui laporan tahunan dan untuk mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, serta melepaskan dan membebaskan anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab pengawasan dan anggota Direksi dari tanggung jawab manajerial untuk tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, sejauh tindakan mereka tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2009, atas dasar bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan atau melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.
  2. Menyetujui alokasi laba bersih untuk dana cadangan, dividen dan tujuan lain dan menyetujui penentuan jumlah, waktu dan tata cara pembayaran dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2009.
  3. Menentukan remunerasi bagi Dewan Komisaris
    Perusahaan untuk tahun 2010.
  4. Menyetujui penunjukan Auditor Independen untuk
    tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2010.
  5. Menyetujui susunan Direksi untuk periode 2010-2015.

 

2. DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan. Wilayah pengawasan meliputi; rencana perluasan usaha, pelaksanaan anggaran dan rencana kerja tahunan Perusahaan, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan yang dihasilkan dari Rapat Umum Pemegang Saham, pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta hukum dan peraturan. Dalam melaksanakan tugas dan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris mewakili kepentingan Perusahaan dan melaporkannya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Komposisi Dewan Komisaris
Sejak 8 Februari 2011, susunan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

• Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al Thani, Komisaris Utama
• Dr. Nasser Mohd. A. Marafih, Komisaris
• Mr. Richard Farnsworth Seney, Komisaris
• Mr. Rachmat Gobel, Komisaris
• Mr. Rionald Silaban, Komisaris
• Mr. Parikesit Suprapto, Komisaris
• Mr. Alexander Rusli, Komisaris Independen
• Mr. Soeprapto S.I.P, Komisaris Independen
• Mr. George Thia Peng Heok, Komisaris Independen
• Mr. Chris Kanter, Komisaris Independen

Parikesit Suprapto menggantikan Jarman per tanggal 8 Februari 2011.

Rapat Dewan Komisaris
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengadakan 5 (lima) kali pertemuan dengan Direksi sepanjang tahun 2010, dalam rangka memantau perkembangan Perusahaan dan untuk mengambil keputusan mengenai masalah-masalah yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Catatan kehadiran Komisaris individu pada pertemuan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

BOC’s attendance list during 2010 below:

No Nama Jumlah
Kehadiran/
Rapat
1. Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al Thani 5 / 5
2. Dr. Nasser Mohd. A. Marafih 5 / 5
3. Richard Farnsworth Seney 5 / 5
4. Rachmat Gobel 5 / 5
5. Jarman 5 / 5
6. Rionald Silaban 5 / 5
7. Alexander Rusli 5 / 5
8. Soeprapto S.I.P 4 / 5
9. Chris Kanter 5 / 5
10. George Thia Peng Heok 5 / 5

 

Laporan Kegiatan Dewan Komisaris 2010
Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan konsultasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, selama tahun buku 2010 Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut:

1. Menelaah dan menyetujui Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dan Anggaran tahun 2010 yang diusulkan oleh Direksi;
2. Memantau dan memberikan saran terhadap kinerja Direksi dalam melaksanakan Anggaran dan Rencana Kerja untuk tahun 2010 yang telah disetujui;
3. Menelaah dan menyetujui Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dan Anggaran untuk 2011 yang diusulkan oleh Direksi;
4. Menelaah dan menyetujui rencana pembiayaan hutang Perusahaan;
5. Menelaah dan menyetujui remunerasi Direksi untuk tahun 2010 berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi;
6. Memberi rekomendasi untuk RUPS atas penunjukan akuntan publik untuk memeriksa kondisi keuangan Perusahaan untuk dilaporkan kepada pemegang saham Perusahaan; dan
7. Menelaah dan menyetujui laporan keuangan, laporan tahunan dan 20-F Perusahaan untuk diserahkan kepada otoritas pasar modal terkait dan bursa saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

Pelatihan untuk Dewan Komisaris
Selama tahun 2010 tidak ada pelatihan untuk Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris
Jumlah Remunerasi dibayar pada tahun 2010.
Detail dari jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris pada tahun 2010 tersaji dalam tabel berikut:

2010 (Rp)
Semester 1 Semester 2 Total
Honor 2,910,137,040 2,898,265,020 5,808,402,060
Tunjangan/Biaya Komite 2,216,353,040 1,364,250,000 3,580,603,040
Insentif Jangka Panjang/RSUP 2009 1,638,776,000 1,420,341,000 3,059,117,000
Akhir Masa Tugas 1,104,100,008 1,104,100,008
Total 7,869,366,088 5,682,856,020 13,552,222,108

 

3. DIREKSI

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan operasional sehari-hari, di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, termasuk seorang President Director. Para anggota Direksi dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS, dengan ketentuan bahwa salah satu anggota Direksi harus dinominasikan oleh pemegang saham seri A.

Sebagai bagian dari upaya memastikan diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

  1. membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain pada pasar modal;
  2. mengadakan perjanjian, melakukan komitmen untuk, mengubah dan/atau mengakhiri perjanjian atau kerja sama lisensi, usaha patungan, manajemen dan perjanjian-perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain;
  3. membeli, melepaskan, menjual, menggadaikan atau menjaminkan seluruh atau sebagian dari kegiatan usaha, hak atau aset tetap atau aset lain milik Perusahaan (termasuk seluruh kepentingan yang ada);
  4. tidak menagih lagi dan menghapuskan piutang dari pembukuan serta persediaan barang;
  5. mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist) atau dengan cara apapun sehingga Perusahaan menjadi bertanggung jawab terhadap hutang pihak lain, baik berdasarkan perjanjian untuk mengambilalih hutang pihak lain, memberikan pendanaan kepada pihak ketiga untuk membeli barang atau jasa, atau dengan pembelian saham, penyertaan modal, pembayaran di muka atau pinjaman untuk membayar lunas hutang pihak lain;
  6. menerima atau memberikan atau melakukan komitmen untuk memberikan pinjaman jangka waktu menengah/ panjang dan menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional (tidak termasuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dan/atau pegawai Perusahaan yang telah disetujui berdasarkan prosedur internal yang berlaku);
  7. melakukan pembelian barang modal dalam 1 (satu) transaksi atau transaksi-transaksi yang saling berhubungan dengan nilai nominal lebih dari jumlah yang ditetapkan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
  8. menerbitkan obligasi atau efek lain yang bisa dikonversi menjadi saham;
  9. mengusulkan pengeluaran saham baru Perusahaan;
  10. memberikan “indemnity” (ganti kerugian) kepada atau memberikan jaminan atas kewajiban suatu pihak;
  11. menentukan dan/atau mengubah struktur manajemen Perusahaan;
  12. membuat rencana bisnis baru atau mengubah rencana bisnis;
  13. mengubah praktik dan sistem akuntansi, keuangan atau pajak di Perusahaan atau anak perusahaannya;
  14. mengubah nama Perusahaan;
  15. menyetujui laporan keuangan yang disampaikan kepada para pemegang saham dalam RUPS;
  16. menentukan anggaran tahunan Perusahaan dan anggaran tahunan anak perusahaannya;
  17. melakukan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal Perusahaan dalam badan usaha lainnya yang tidak dilakukan melalui pasar modal;
  18. mendirikan anak perusahaan atau menyetujui pelepasan atau pengurangan kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap anak perusahaan atau mengambilalih saham di perusahaan lain atau melepaskan saham di perusahaan lain;
  19. melakukan setiap tindakan korporasi atau investasi terkait dengan anak perusahaan;
  20. menggunakan hak sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, atau pada perusahaan lain dimana Perusahaan mempunyai penyertaan saham;
  21. menyetujui pembayaran bonus atau pembayaran yang sejenis kepada karyawan Perusahaan atau mengubah struktur remunerasi karyawan;
  22. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);
  23. menetapkan atau mengubah kebijakan pengelolaan aktiva dan kewajiban pembayaran (asset liability management) Perusahaan;
  24. menetapkan atau mengubah pendelegasian wewenang di antara anggota Direksi mengenai pembatasan kewenangan menandatangani yang menyangkut transaksi-transaksi pengeluaran, pembelian dan penjualan aktiva, pinjaman dan komitmen-komitmen lainnya;
  25. mengikatkan diri dalam transaksi material lainnya atau hal-hal lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu, yang memiliki nilai mana yang lebih kecil dari 5% (lima persen) atau lebih dari seluruh pendapatan, atau 2,5% (dua koma lima persen) atau lebih dari aktiva tidak lancar Perseroan yang terkonsolidasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan terkonsolidasi yang telah diaudit.

Dewan Komisaris berkewajiban untuk menetapkan batasan nilai berkaitan dengan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a sampai dengan 4 huruf h, 4 huruf j dan 4 huruf u Pasal ini dan berhak untuk mengubah batasan nilai tersebut dari waktu ke waktu. Apabila tindakan-tindakan tersebut masih tercakup dalam batasan nilai, maka persetujuan dari Dewan Komisaris tidak diperlukan.

Komposisi Direksi
Pada tanggal 20 April 2011, komposisi keanggotaan Direksi adalah sebagai berikut:
• Harry Sasongko Tirtotjondro, President Director & CEO
• Peter Wladyslaw Kuncewicz, Director & CFO
• Fadzri Sentosa, Director & CWIO
• Hans Christiaan Moritz, Director & CTO
• Laszlo Imre Barta, Director & CCO

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 8 Februari 2011, pemegang saham telah memberhentikan Stephen Edward Hobbs per tanggal 30 April 2011 dan menunjuk Hans Christiaan Moritz sebagai Direktur sejak 1 Mei 2011.

Rapat dan Kehadiran
Jumlah Rapat Direksi pada tahun 2010 adalah 43 kali.

Tingkat kehadiran Direksi selama tahun 2010:

Sebelum 1 Mei 2010

Nama Jabatan Jumlah
Kehadiran/
Rapat
Harry Sasongko Tirtotjondro President Director & CEO 15/16
Kaizad B. Heerjee Director & CCO 14/16
Peter Wladyslaw Kuncewicz Director & CFO 15/16
Fadzri Sentosa Director & CWIO 14/16
Stephen Edward Hobbs Director & CTO 11/16

 

Setelah 1 Mei 2010

Nama Jabatan Jumlah
Kehadiran/
Rapat
Harry Sasongko Tirtotjondro President Director & CEO 24/27
Peter Wladyslaw Kuncewicz Director & CFO 20/27
Fadzri Sentosa Director & CWIO 21/27
Laszlo Imre Barta Director & CCO 25/27
Stephen Edward Hobbs Director & CTO 21/27

 

Pelatihan bagi Direksi
Seluruh anggota Direksi dan Chief Officers bersama-sama menghadiri Pelatihan Lintas Budaya dan Pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

  • Pelatihan Lintas Budaya dilakukan 1 hari pada tanggal 7 Oktober 2010 di kantor pusat Perusahaan di Jakarta oleh Lembaga pelaksana Srikandi Mukti Indonesia (pelatih Sri M. Hagen).
  • Pelatihan GCG dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010 di kantor pusat Perusahaan di Jakarta oleh Wahyuni Bahar/Dewie Pelitawati dari Bahar & Partner dan Matthew Sheridan dari Sidley Austin LLP.

 

Remunerasi bagi Direksi
Jumlah Remunerasi yang Dibayarkan Pada Tahun 2010.
Detail dari jumlah bersih remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi pada tahun 2010 disajikan dalam tabel berikut:

2010 (Rp)
Semester 1 Semester 2 Total
Gaji Dasar 6,780,000,000 6,780,000,000 13,560,000,000
Tunjangan Tetap 3,239,666,675 3,163,000,008 6,402,666,683
Awal Masa Tugas
Akhir Masa Tugas 2,297,333,334 2,297,333,334
Insentif Jangka Pendek/Tantiem 2009 2,457,298,700 2,457,298,700
Insentif Jangka Panjang/RSUP 2009 450,000,000 815,048,000 1,265,048,000
Total 15,224,298,709 10,758,048,008 25,982,346,717

 

4. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Untuk membantu efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk sejumlah komite yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut adalah Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Manajemen Risiko dan Komite Anggaran.

Laporan dari setiap Komite disajikan di bagian akhir dari bab Tata Kelola Perusahaan ini.


5. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

 

5.1. Komite Komersial dan Harga

Tanggung Jawab
Tanggung jawab utama dari Komite adalah memastikan bahwa kinerja komersial Indosat secara keseluruhan adalah selaras dengan tujuan-tujuan strategis dan keuangan Perusahaan.

Kegiatan di Tahun 2010
Mengadakan 30 kali pertemuan.

5.2.Komite Investasi

Tanggung Jawab
Menelaah secara rinci kasus bisnis terkait rencana Operasional dan Belanja Modal yang membutuhkan persetujuan Direksi, sesuai dengan Tingkat Otoritas Keuangan Indosat saat ini.

Kegiatan di Tahun 2010
Mengadakan 11 kali pertemuan.

5.3. Komite Sumber Daya Manusia

Tanggung Jawab
Menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan mengembangkan karyawan yang berkualitas tinggi serta memberikan kontribusi kepada Perseroan.

Kegiatan di Tahun 2010

Mengadakan 6 kali pertemuan.

5.4.Komite Keterbukaan Informasi

Tanggung Jawab
Bertanggung jawab untuk mempelajari materialitas informasi dan menentukan kewajiban pengungkapan perusahaan secara tepat waktu, serta memastikan semua pengungkapan materi Perseroan adalah akurat, diproses, dan dilaporkan tepat waktu.

Kegiatan di Tahun 2010
Mengadakan 5 kali pertemuan.
Materi-materi informasi yang telah ditelaah:

No Materi Informasi Tanggal Diumumkan
Laporan Tahunan
1 Laporan Tahunan Glossy 2009 1 Juni 2010
2 Form 20-F, Laporan Tahunan 2009 1 Juni 2010
3 International Financial Reporting Standards, Laporan Keuangan Konsolidasi
untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2009
1 Juni 2010
4 Laporan Berkelanjutan 2009 1 Juni 2010
Laporan Keuangan
5 Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Auditor Independen untuk
Tahun yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2009
24 Maret 2010
6 Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Review Akuntan Independen
Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2010
24 Agustus 2010
7 Laporan Keuangan Konsolidasi untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30
September 2009 dan 2010 (Tidak Diaudit)
29 Oktober 2010
Siaran Pers
8 Ikhtisar Penting PT Indosat Tbk untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 8 Maret 2010
9 Siaran Pers Tahunan 2009 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia 24 Maret 2010
10 Investor Memo Tahunan 2009 26 Maret 2010
11 Ikhtisar Penting untuk Periode 3 Bulanan yang Berakhir 31 Maret 2010 22 April 2010
12 Laporan Keuangan Konsolidasi Q1-2010 10 Mei 2010
13 Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Review Auditor Independen
Tiga Bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009
10 Mei 2010
14 Indosat Menunda Penerbitan Investor Information Memorandum Q1-2011 27 Mei 2010
15 Indosat Finance Company B.V. Mengumumkan Perpanjangan Lebih Lanjut dari
Tanggal Kadaluarsa untuk Persetujuan Consent Solicitation
8 Juni 2010
16 Indosat Finance Company B.V. Mengumumkan Perpanjangan Lebih Lanjut dari
Tanggal Kadaluarsa untuk Persetujuan Consent Solicitation
30 Juni 2010
17 Indosat Mengumumkan Penyesuaian Jumlah Pelanggan 22 Juli 2010
18 Indosat Finance Company B.V. Mengumumkan Penundaan Tanggal
Penerimaan Consent Solicitation
26 Juli 2010
19 Indosat Sukses Menerbitkan Obligasi-10 Tahun Senilai US$650 Juta, Penawaran
Terbesar dari Perusahaan Indonesia Tahun Ini
July 2010
20 Indosat Finance Company B.V. Mengumumkan Hasil Akhir dari Consent
Solicitation
31 Juli 2010
21 Indosat Melaporkan Ikhtisar Penting untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
30 Juni 2010
16 Agustus 2010
22 PT Indosat Tbk dan Indosat Finance Company B.V. Mengumumkan Pembelian
Kembali Secara Penuh 7,75% Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010
20 Agustus 2010
23 Indosat Mengumumkan Hasil Penelaahan Terbatas Atas Periode yang Berakhir
30 Juni 2010
24 Agustus 2010
24 Investor Memo Q1 & H1 -2010 25 Agustus 2010
25 Ikhtisar Penting PT Indosat Tbk untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30
September 2010
21 Oktober 2010
26 Indosat Melakukan Pelunasan Pokok dan Bunga Obligasi III Seri B Tahun 2003 25 Oktober 2010
27 Penyampaian Laporan Keuangan Tidak Diaudit untuk Periode Sembilan Bulan
Yang Berakhir 30 September 2010
29 Oktober 2010
28 Investor Memo untuk Periode Sembilan Bulan Tahun 2010 1 November 2010
Pengumuman
29 Pengumuman Tender Offer 12 Mei 2010
30 Draft Iklan untuk Dimuat di Surat Kabar tentang Moody’s Rating 11 Maret 2010
31 Undangan RUPST Indosat Tangal 22 Juni 2010 7 Juni 2010
Lain-lain
32 Laporan Kinerja Satelit Palapa C2 dan Satelit D 15 Januari 2010
33 Laporan Kinerja Operasional 2009 11 Mei 2010

 

6. PENGENDALIAN INTERNAL


6.1. Grup Enterprise Risk Management

Tanggung jawab Enterprise Risk Management (ERM) Group adalah untuk menilai, menganalisis, dan memetakan risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan Perseroan, berdasarkan kebijakan manajemen risiko Perseroan. Pedoman dan peta risiko dimaksudkan untuk mengarahkan unit yang rawan-risiko dalam menerapkan manajemen risiko dalam operasi mereka. ERM Grup mendukung Direksi dengan mengkomunikasikannya kepada semua unit bisnis untuk memastikan pemahaman manajemen risiko yang konsisten dari seluruh Perusahaan. Grup terdiri dari 3 (tiga) divisi yang menangani keuangan dan pembangunan, teknis dan operasi, serta komersial.

Perseroan memiliki profil risiko dan melakukan penilaian secara berkala. Direksi melaporkan penilaian terhadap risiko secara triwulanan kepada Komite Manajemen Risiko. Sampai akhir tahun 2010, Perusahaan telah mengidentifikasikan berbagai risiko yang material yang berkaitan dengan strategi, operasi dan faktor eksternal.

Profil risiko digunakan sebagai pedoman bagi Grup Internal Audit untuk merencanakan dan melaksanakan program internal audit.

6.2.Grup Internal Audit

Grup Internal Audit (IA) dibentuk untuk memberi nasihat profesional kepada Direksi dan Komite Audit serta menjadi katalis untuk semua unit kerja dan perusahaan secara keseluruhan. IA bertanggung jawab untuk menyajikan nasehat audit secara independen serta menjamin kecukupan dan efektivitas manajemen risiko Perusahaan, pengendalian internal dan proses tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas auditnya, Grup IA mengacu pada Standar Praktik Profesional Audit Internal yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (“IIA”) dan Piagam IA, serta peraturan-peraturan dari Bapepam dan Securities and Exchange Commission (SEC). Piagam IA terdiri dari Visi & Misi IA, Persyaratan Anggota, Lingkup Kerja, Kebutuhan Independensi & Pelaporan, Otoritas dan Tanggung Jawab IA, Standar Profesi, Hubungan Kerja dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal, Mekanisme, Kode Etik, dan pengaturan penggantian, penunjukan atau pemberhentian Kepala IA. Piagam IA ditinjau dan diperbarui secara berkala. Piagam IA terbaru ditandatangani oleh President Director & CEO pada tanggal 8 September 2010 setelah disetujui oleh Komite Audit, Direksi dan Dewan Komisaris.

Group Head IA melaporkan hasil-hasil Audit kepada President Director & CEO dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan ke Direktur dan pimpinan grup terkait (jika diperlukan). IA juga berkoordinasi dengan Enterprise Risk Management (ERM) dan SOX (Sarbanesoxley) Grup untuk memfasilitasi identifikasi risiko dan pengendalian; memastikan bahwa risiko telah dievaluasi dan pengendalian telah dijalankan dengan baik untuk meminimalisir risiko, mengevaluasi pelaporan risiko kunci dan pengendalian.

Dengan Informasi & Teknologi (TI) sebagai pendukung utama operasional Perseroan, IA telah mengembangkan divisinya dengan menambah Divisi IT Audit sejak Triwulan 4 tahun 2010 untuk menjalankan tugas yang sebelumnya dilakukan oleh Divisi Bisnis. Pada tanggal 31 Desember 2010, struktur Grup IA terdiri dari 7 (tujuh) divisi, sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan & Dukungan Audit
2. Divisi Audit Bisnis
3. Divisi IT Audit
4. Divisi Operasi Teknik Audit
5. Divisi Regional & Dukungan Audit
6. Divisi Audit Investigasi Penipuan
7. Divisi Jaminan Kualitas

Selama tahun 2010, Grup IA melakukan 48 kali audit, terdiri dari audit reguler dan monitoring, dengan menggunakan Metodologi Audit berbasis risiko.

Grup IA dengan dukungan dari Presiden Direktur & CEO, Komite Audit dan Senior Manajemen terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Upaya signifikan terakhir adalah peningkatan Standar Operasional Prosedur dan Rencana Strategis (Roadmap 3-tahun) IA yang selesai pada Triwulan ke-4 tahun 2010.

Profil Group Head IA
Hanna Sitorus ditunjuk menjadi Group Head IA sejak Januari 2010. Ibu Sitorus memiliki pengalaman lebih dari 11 tahun dalam fungsi audit, termasuk audit eksternal dan internal. Ibu Sitorus sebelumnya bekerja di Kantor Akuntan terkemuka di dunia, PricewaterhouseCoopers, berlokasi di Indonesia dan Amerika Serikat (Negara Bagian Colorado dan California). Sebelumnya, beliau juga memberikan kontribusi dalam fungsi Audit Internal Bursa Efek Indonesia (BEI) selama hampir 2 tahun. Ibu Sitorus memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia dan memegang gelar Certified Public Accounting Indonesia. Saat ini, beliau adalah anggota dari Ikatan Internal Auditor (IIA) - Chapter Indonesia.

6.3. SOX Group
Karena Indosat juga mencatatkan sahamnya di New York Stock Exchange (NYSE), maka Perseroan mempunyai kewajiban untuk mematuhi Sarbanes-oxley Act (SOA), khususnya Pasal 404 dan 302. Menurut Undang- Undang, Manajemen wajib untuk menilai, menguji, mendokumentasikan dan melaporkan efektivitas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (Internal Control over Financial Reporting/ICFR). Selanjutnya, Manajemen Indosat juga harus melaporkan setiap kekurangan material. Chief Executive Officer (CEO) dan Chief Financial Officer (CFO) wajib untuk mengesahkan laporan pengendalian internal.

Grup SOX bertanggung jawab dalam membantu CEO dan CFO dalam mengelola kepatuhan Perseroan terhadap SOX. Grup SOX bertugas mengembangkan dan mendokumentasikan proses identifikasi Risiko Misstatement pada Laporan Keuangan, memberikan penilaian terhadap pengukuran dan pengendalian. Grup SOX berkoordinasi dengan unit bisnis, Enterprise Risk Management (Group ERM) dan Grup Internal Audit dalam melaksanakan hal-hal terkait. Selain itu, SOX Grup melakukan Uji Efektivitas (TOE) pada kontrol-kontrol kunci yang teridentifikasi yang dapat menekan risiko utama pada Mistatement Laporan Keuangan. Grup SOX berkoordinasi dengan unit bisnis dalam melakukan remediasi atas kelemahan yang berhasil diidentifikasi.

Proses dan dokumentasi kepatuhan SOX telah dilakukan untuk per tanggal 31 Desember 2010. Tidak ditemukan adanya kelemahan yang material dalam ICFR yang harus dilaporkan.

Kepatuhan dengan Pasal 404 Sarbanes-oxley Act
Perseroan berhasil melaksanakan ketentuan Pasal 404 dari Sarbanes-oxley Act 2002 (SOX) tentang Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan. Perseroan melaporkan bahwa Indosat telah mematuhi ketentuan Pasal 404 SOX secara penuh, sebagaimana yang disyaratkan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2010, menjadikan Indosat sebagai salah satu Perusahaan Indonesia pertama yang mematuhi ketentuan SOX.

Auditor Independen, Purwantono, Suherman & Surja, anggota dari Ernst & Young Global, telah melakukan pengesahan dan membuat laporan akhir tentang kepatuhan SOX Indosat, yang terlampir dalam Laporan Tahunan Indosat 2010 Form 20-F halaman F-3:

“Menurut pendapat kami, PT Indosat Tbk dan anak perusahaannya menjaga, dalam semua hal yang material, pengendalian internal yang efektif terhadap pelaporan keuangan per tanggal 31 Desember 2010, berdasarkan kriteria COSO.”

6.4. Auditor Independen
Auditor Independen ditunjuk oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dalam RUPST tanggal 22 Juni 2010, pemegang saham menyetujui penunjukkan Purwantono, Suherman& Surja (anggota Ernst & Young Global) sebagai Auditor Independen Indosat untuk tahun 2010. Pemegang Saham selanjutnya memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan syarat dan kondisi pengangkatan.

Untuk menjaga independensi Auditor Eksternal, melalui kebijakan rekrutmennya Indosat dilarang merekrut karyawan, mantan karyawan, atau kerabat dekat karyawan Auditor Eksternal. Penyediaan layanan non-audit oleh Auditor Independen untuk Indosat juga diatur. Selain itu, perekrutan mantan karyawan perusahaan audit independen harus melalui “cooling off period” atau “window period” sebelum dapat diterima untuk bekerja di Indosat, terutama untuk posisi-posisi tertentu. Kebijakan ini ditujukan untuk memenuhi peraturan Bapepam-LK No VIII A.2 dan Pasal 206 dari Sarbanes-Oxley Act.

Tabel berikut berisi ringkasan dari honorarium yang dibayarkan kepada Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, anggota Ernst & Young Global di Indonesia, eksternal auditor independen Indosat untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 dan 2009, serta honor yang dibayarkan kepada Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global di Indonesia, eksternal auditor independen Indosat untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010:

2008 2009 2010

(US$)

Biaya Audit 1,963,307 2,330,298 2,287,934
Biaya Terkait Audit 953,962 1,279,708 1,543,584
Biaya Pajak
Biaya Lain
Total 2,917,269 3,610,006 3,831,518

 

6.5. Kantor Akuntan Publik
Dewan Komisaris selanjutnya diberikan kewenangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, serta pilihan alternatif bila Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk alasan apapun, tunduk kepada aturan yang berlaku dan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian.

7. PROSES PERKARA HUKUM

Dari waktu ke waktu, kami terlibat di dalam proses perkara hukum berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan bisnis Perusahaan. Saat ini, kami tidak terlibat, dan belum terlibat di dalam, proses perkara pengadilan ataupun arbitrase yang menurut kami dapat memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan atau hasil usaha kami selain dari yang telah diungkapkan di dalam laporan tahunan ini.

Pada tanggal 5 Mei 2004, Perusahaan menerima putusan Mahkamah Agung No. 1610K/PDT/2003 yang memenangkan Primer Koperasi Pegawai Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata (dikenal sebagai Primkopparseni), berkenaan dengan perselisihan transaksi valuta asing. Putusan Mahkamah Agung mengharuskan kami untuk membayar Rp13,7 miliar ditambah 6,0% bunga per tahun sejak tanggal 16 Februari 1998 sampai dengan tanggal pelunasan dan pada tanggal 22 Desember 2004, Perusahaan telah memenuhi putusan dengan melakukan pembayaran sebesar Rp19,3 miliar kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Untuk menutup pengeluaran yang telah dibayarkan kepada Primkopparseni, Perusahaan kemudian mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut bahwa rapat anggota Primkopparseni dimana di dalamnya para anggota memutuskan untuk memperkarakan Perusahaan adalah tidak sah. Pada tanggal 19 Januari 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa rapat anggota tersebut adalah tidak sah, tetapi tidak mewajibkan Primkopparseni untuk memberikan kompensasi kepada Perusahaan, telah mendorong Perusahaan dan Primkopparseni untuk mengajukan banding atas putusan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 1 Februari 2005. Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusannya No. 483/PDT/2005/PT.DKI memenangkan kami dengan mengeluarkan putusan bahwa rapat tersebut tidak sah, tetapi di sisi lain, tidak mewajibkan Primkopparseni untuk memberikan kompensasi kepada kami. Kami dan Primkopparseni mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk memohon ganti rugi atas biaya hukum dan atas pencemaran nama baik kami, tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan kami pada tanggal 13 Agustus 2008 melalui putusannya No. 229/K/PDT/2008. Dikarenakan kami tidak mengambil tindakan hukum lebih lanjut terkait dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Schedule TO yang diajukan oleh Qtel tertanggal 20 Januari 2009 dan disampaikan kepada SEC pada tanggal 20 Januari 2009, pada 19 November 2007, KPPU memutuskan dan menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura (”Temasek”), bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. (”ST Telemedia”), STT, Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd. (”AMHC”), AMH, ICLM, ICLS, Singapore Telecomunications Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura (”Singtel”), dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura (”SingTel Mobile”) telah melanggar hukum persaingan usaha Indonesia dan menghukum Temasek, secara bersama-sama dengan STT, AMHC, AMH, ICLM, ICLS dan SingTel (”Entitas Afiliasi Temasek”) untuk melepaskan kepemilikan sahamnya di Telkomsel atau Indosat dalam waktu dua tahun, efektif sejak tanggal putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hukum persaingan usaha Indonesia menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50,0% (lima puluh persen) pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa tertentu. Temasek dan para pihak lainnya yang terkait telah mengajukan banding atas putusan KPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tanggal 9 Mei 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan dan membenarkan keputusan KPPU, dan menghukum Temasek dan Entitas Afiliasi Temasek untuk melepaskan kepemilikannya di Telkomsel atau Indosat dalam jangka waktu dua belasbulan setelah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 10 September 2008, Mahkamah Agung menolak kasasi dan membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi sebagai berikut: (1) menyatakan Temasek, secara bersama-sama dengan Entitas Afiliasi Temasek melanggar Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang No.5/1999; (2) menghukum Temasek, secara bersama-sama dengan Entitas Afiliasi Temasek untuk menghentikan kepemilikan silang saham mereka di Telkomsel dan Indosat dengan mengalihkan sahamnya di Telkomsel atau Indosat, dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; atau mengurangi 50,0% kepemilikan sahamnya di masing-masing Telkomsel dan Indosat tidak lebih dari dua belas bulan dari tanggal keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; (3) menghukum Temasek, secara bersama-sama dengan Entitas Afiliasi Temasek untuk menetapkan perusahaan dimana mereka akan melepaskan saham-saham tersebut dan melepaskan hak suara dan hak-hak untuk mengangkat direktur dan komisaris baik di Telkomsel maupun Indosat sampai dengan dilakukannya pelepasan seluruh saham yang dimilikinya atau dilakukannya penurunan kepemilikan saham sampai dengan 50,0% saham mereka di masing-masing Telkomsel dan Indosat sebagaimana disebutkan dalam butir 2 di atas. Pada 22 Juni 2008, Qtel membeli semua 40,81% kepemilikan saham Entitas Afiliasi Temasek yang ada di Indosat. Temasek dan Entitas Afiliasi Temasek mengajukan usul untuk mempertimbangkan kembali, tetapi berdasarkan website resmi Mahkamah Agung, usul untuk mempertimbangkan kembali tersebut ditolak berdasarkan putusan No. Reg. 128 PK/PDT.SUS/2009 tertanggal 5 Mei 2010. Dengan demikian, Temasek dan Entitas Afiliasi Temasek berkewajiban untuk membayar denda sebesar Rp15 miliar kepada KPPU.

Runtutan gugatan class action juga diajukan terhadap kami dan Telkomsel di Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang sehubungan dengan kepemilikan silang saham Temasek sebelumnya di Indosat dan Telkomsel, yang dituduh mengakibatkan penetapan harga jasa telekomunikasi yang tinggi yang merugikan masyarakat. Pada tanggal 31 Oktober 2007, sekelompok pelanggan telepon seluler di Indonesia mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri di Bekasi menuntut di antaranya ganti rugi sebesar Rp1.231,7 miliar sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita. Kami juga menjadi pihak tergugat dalam class action yang sama yang diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Desember 2007 (”Class Action Tangerang”). Penggugat mewakili para pelanggan kami dan pelanggan dari Telkomsel dan XL di seluruh Indonesia yang menggunakan jasa-jasa Simpati, Mentari, Kartu As, IM3, Kartu Halo, Matrix, Jempol, Xplor dan Bebas dan menuntut kompensasi di antaranya sebesar Rp30.808,7 miliar. Pada tanggal 22 April 2008 kami menerima pemberitahuan bahwa kami, Temasek Holdings, ST Telemedia, STT, AMH, ICLM, ICLS. SingTel, SingTel Mobile, Telkomsel, Telkom dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, telah menjadi tergugat dalam gugatan class action yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (”Class action Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”). Para penggugat mewakili pelanggan Telkomsel, Indosat dan XL dan telah mengajukan gugatan yang sama dengan gugatan class action di Tangerang. Para penggugat meminta di antaranya kompensasi sampai dengan Rp30.808,7 miliar. Pada Juli 2008, kami memperoleh pemberitahuan bahwa gugatan class action di Pengadilan Negeri Bekasi telah dicabut oleh Penggugat dan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah digabungkan dengan Class Action Tangerang. Gugatan class action di Pengadilan Negeri Tangerang ditunda dengan putusan penundaan hakim, dikarenakan menunggu putusan banding ke Mahkamah Agung oleh Penggugat dari gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 27 Maret 2009, kami memperoleh informasi bahwa Mahkamah Agung pada tanggal 21 Januari 2009 telah mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan gugatan class action. Pada tanggal 22 Desember 2009, Indosat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menyebutkan bahwa selama tidak ada bukti yang menunjukkan kerugian pelanggan selama jangka waktu kepemilikan STT. Di waktu yang sama, Indosat juga mempersiapkan eksepsi atas ketidakwenangan wakil dari perwakilan kelompok dan juga jawaban atas gugatan. Pada tanggal 5 Januari 2010, para tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi sehubungan dengan legal standing dari wakil kelompok berdasarkan ketentuan hukum acara gugatan perwakilan kelompok. Pada tanggal 27 Januari 2010, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Class action Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat diterima dan memerintahkan para penggugat dan tergugat untuk menghentikan kasus dikarenakan (i) penggugat menolak untuk membuktikan legal standing mereka dan (ii) dua anggota dari penggugat kolektif tidak memenuhi kualifikasi sebagai wakil dalam gugatan perwakilan kelompok. Jangka waktu untuk mengajukan banding telah lewat sejak tanggal 18 Maret 2010, keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Januari 2010 telah menjadi putusan akhir dan mengikat.

Pada tanggal 22 Maret 2010, sidang Class Action Tangerang berlanjut, namun para penggugat tidak hadir. Pada tanggal 3 Mei 2010, Perusahaan mengajukan eksepsi dan pada tanggal 24 Mei 2010 majelis hakim memutuskan bahwa gugatan Class Action di Pengadilan Negeri Tangerang tidak dapat diterima karena ketidakseriusan penggugat dalam mengajukan gugatan dan penggugat juga gagal untuk membuktikan pemenuhan syarat sebagai perwakilan dari Class Action. Dikarenakan batas waktu untuk mengajukan banding telah lewat sejak tanggal 21 Juli 2010, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 24 Mei 2010 menjadi berkekuatan hukum tetap.

Selain yang telah disebutkan diatas, kami telah menerima surat dari KPPU No. 398/AK/KTPP/XI/2007, tanggal 15 November 2007 sehubungan dengan kemungkinan pelanggaran atas Pasal 5 dari Undang-Undang No. 5/1999 tentang penetapan harga SMS yang dilakukan oleh operator telekomunikasi (pokok perkara nomor 26/KPPU-L/2007). Pada tanggal 18 Juni 2008, KPPU menetapkan bahwa hanya Telkom, Telkomsel, XL, Bakrie Telecom, Mobile-8 dan Smart Telecom yang secara bersama melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 5/ 1999. Telkomsel mengajukan keberatan dari putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sementara Mobile-8 mengajukan keberatan dari putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana XL, Telkomsel, Indosat, Telkom, Hutchison, Bakrie Telecom, Smart Telecom, PT Natrindo Telepon Seluler dipanggil sebagai turut termohon.

Pada pemeriksaan pajak terhadap pembayaran pajak kami untuk tahun 2004 dan 2005 oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (”KPP BUMN”), pada tanggal 4 Desember 2006 dan 27 Maret 2007, kami diberitahu bahwa pemotongan pajak penghasilan untuk bunga pinjaman antar perusahaan (intercompany loans) yang dibayarkan kepada Indosat Finance Company B.V. dan Indosat International Finance Company B.V. sehubungan dengan Guaranteed Notes Jatuh Tempo 2010 Perusahaan dengan jumlah pokok sebesar US$300,0 juta dan Guaranteed Notes Jatuh Tempo 2012 dengan jumlah pokok sebesar US$250,0 juta adalah 20,0%, bukan 10,0%. Berdasarkan opini dari Penasihat Pajak kami dan pemahaman kami atas hukum Indonesia, kami berpendapat bahwa perhitungan kami pertama kali atas pemotongan pajak adalah benar dan kami telah mengajukan keberatan kepada KPP BUMN terhadap pemeriksaan tersebut. Pada tanggal 18 Februari 2008 dan 4 Juni 2008, kami menerima surat dari Direktorat Pajak yang menolak keberatan kami terhadap pembayaran pajak tahun 2004 dan 2005, masing-masing sebesar Rp60.493 juta dan Rp82.126 juta. Pada tanggal 14 Mei 2008, kami mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak tentang keberatan Perusahaan terhadap revisi pajak penghasilan pasal 26 untuk tahun pajak 2004. Pada tanggal 2 Mei 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari Pengadilan Pajak yang menolak keberatan Perusahaan terhadap revisi pajak penghasilan pasal 26 untuk tahun 2004. Perusahaan membebankan pembetulan pajak ke dalam usaha periode berjalan, yang ditunjukkan sebagai bagian dari ”Pendapatan (beban) lain-lain – Lain- Lain – Bersih”

Kami juga mempermasalahkan kelebihan pembayaran pajak untuk tahun buku 2005 kepada Kantor Pajak. Pada tanggal 27 Maret 2007, kami menerima surat dari Kantor Pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang mengindikasikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menyetujui pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan di tahun 2005 sebesar Rp135.766 juta dimana jumlah tersebut lebih rendah daripada Rp176.645 juta yang kami ketahui. Kami mengajukan keberatan kepada Kantor Pajak pada tanggal 22 Juni 2007 dan menggugat adanya perbedaan jumlah yang bernilai sampai Rp40.879 juta. Pada tanggal 27 Mei 2008, kami menerima surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menerima sebagian keberatan kami, tetapi hanya berjumlah sampai Rp2.725 juta. Pada tanggal 21 Agustus 2008, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai keberatan Perusahaan atas sisa revisi pajak penghasilan badan tahun 2005. Pada tanggal 29 Oktober 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari Pengadilan Pajak yang menerima keberatas Perusahaan terhadap revisi pajak penghasilan badan untuk tahun 2005 sebesar Rp38.155 juta, yang dikompensasikan dengan kurang bayar pajak penghasilan pasal 26 Perusahaan untuk tahun 2008 dan 2009 berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang diterima oleh Perusahaan pada tanggal 17 September 2010.

Pada tanggal 24 Desember 2008, kami menerima surat kelebihan pembayaran pajak dari Direktorat Jenderal Pajak atas fiskal untuk tahun 2004 dengan jumlah sebesar Rp84.650 juta, dimana jumlah tersebut lebih rendah daripada jumlah yang dinyatakan dalam surat keputusan sebelumnya yang kami terima pada tanggal 4 Juli 2008. Pada tanggal 21 Januari 2009, kami telah mengajukan banding terhadap perbedaan jumlah kelebihan pembayaran pajak selama tahun 2004. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 17 November 2009, Pengadilan Pajak telah membatalkan Surat Ketetapan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-539/WPJ.19/ BD.05/2008, tanggal 24 Desember 2008. Pada tanggal 17 Maret 2010, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan putusan yang mendukung kedudukan Perusahaan, yang memberitahukan bahwa kelebihan bayar pajak untuk fiskal tahun 2004 seharusnya sebesar Rp126.403 juta bukanlah Rp84.650, yang mana memberikan hak kepada Perusahaan untuk mendapatkan pengembalian dari perbedaan jumlah tersebut, dengan jumlah yang bernilai sampai Rp41.753 juta. Selanjutnya Perusahaan menerima pembayaran dari pengembalian kelebihan bayar pajak sebesar Rp41.753 juta dari Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 13 April 2010.

Pada tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (”SKPKB”) dari DGT untuk pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2002 sebesar Rp105.809 juta (termasuk denda dan bunga). Perusahaan menerima suatu bagian dari revisi terhadap pajak penghasilan badan tahun 2002 sebesar Rp2.646 juta yang dibebankan ke dalam usaha periode berjalan tahun 2009. Berdasarkan Hukum Perpajakan Indonesia, wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak kurang bayar dengan jumlah sebagaimana dicantumkan dalam SKPKB dalam waktu satu bulan sejak tanggal SKPKB. Wajib pajak dapat menuntut kembali pajak yang dibayarkan melalui proses keberatan atau banding. Pada tanggal 28 Agustus 2009, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak mengenai sisa revisi pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun 2002. Pada tanggal 15 Juli 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan No. KEP-357/ WPJ.19/BD.05/2010 dari DGT yang menolak keberatan Perusahaan atas revisi pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2002. Pada tanggal 14 Oktober 2010, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai keberatan Perusahaan atas revisi pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2002. Sampai dengan tanggal 20 April 2011, Perusahaan belum menerima keputusan dari Pengadilan Pajak terkait surat banding tersebut.

Pada tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan juga menerima SKPKB dari DGT untuk pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun 2002 dan 2003, masing-masing sebesar Rp51.546 juta dan Rp40.307 juta (termasuk denda dan bunga). Pada tanggal 27 Agustus 2009, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak atas revisi pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun 2002 dan 2003. Pada tanggal 16 Juli 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan No. KEP-367/ WPJ.19/BD.05/2010 dan KEP-368/WPJ.19/BD.05/2010 dari DGT yang menolak keberatan Perusahaan atas revisi pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun 2002 dan 2003. Pada tanggal 12 Oktober 2010, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai keberatan Perusahaan atas revisi pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun 2002 dan 2003. Sampai dengan tanggal 20 April 2011, Perusahaan belum menerima keputusan dari Pengadilan Pajak terkait surat banding tersebut.

Pada tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan menerima SKPKB dari DJP atas pajak penghasilan pasal 21, 23 dan 4 ayat (2), dan PPN Satelindo untuk tahun pajak 2002 dan 2003 sejumlah Rp28.960 juta (termasuk denda dan bunga), yang dibebankan pada usaha tahun berjalan pada tahun 2009 sebagai bagian dari “Penghasilan (Beban) lain-lain - Lain-lain - Bersih”.

Pada tanggal 7 Juli 2009, Perusahaan membayar semua SKPKB yang berasal dari hasil pemeriksaan pajak dari pajak penghasilan badan, pajak penghasilan pasal 4 ayat (2), 21, 23 dan 26, dan PPN Satelindo untuk tahun pajak 2002 dan 2003 sejumlah Rp257.492 juta.

Pada tanggal 7 September 2009, Perusahaan menerima Surat Keputusan No. KEP-335/WPJ.19/BD.05/2009 dari DGT yang menolak keberatan Perusahaan atas sisa revisi pajak penghasilan badan untuk tahun 2006. Pada tanggal 2 Desember 2009, Perseroan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai sisa revisi pajak penghasilan badan Perusahaan untuk tahun 2006. Sampai dengan tanggal 10 Februari 2011, Perusahaan belum menerima keputusan apapun dari Pengadilan Pajak atas
banding tersebut.

Pada tanggal 17 September 2010, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak dari DGT atas pajak kurang bayar untuk pajak penghasilan pasal 26 Perusahaan untuk tahun 2008 dan 2009 sebesar Rp80.018 juta (termasuk bunga). Pada tanggal 13 Oktober 2010, Perusahaan mengajukan surat pembatalan kepada Kantor Pajak mengenai Surat Tagihan Pajak tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 16 November 2010, Perusahaan diwajibkan untuk membayar suatu bagian tertentu dari Surat Tagihan Pajak ini dengan menggunakan tuntutan kelebihan bayar pajak yang telah disetujui atas Pajak Penghasilan Perusahaan untuk tahun pajak 2005 sebesar Rp38.155 juta. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, terdapat sisa sebesar Rp41.863 juta yang belum dibayar.

Kami tidak terlibat dalam perkara-perkara material lainnya, termasuk perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara atau arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ataupun perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan secara material.

8. KODE ETIK

Indosat menerbitkan panduan Kode Etik bagi seluruh karyawan dan manajemen termasuk Direksi. Kode Etik merangkum prinsip-prinsip perilaku yang bertanggung jawab yang harus dipatuhi semua staf.

Berdasarkan Kode Etik, semua kegiatan usaha harus dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Kode Etik secara tegas melarang benturan kepentingan, melangar hukum dan perilaku tidak etis, insider trading dan tindakan lainnya yang dapat merugikan Perusahaan dan pemegang saham.

Setiap karyawan diwajibkan menandatangani surat tahunan yang menyatakan bahwa mereka telah membaca dan memahami kode etik tersebut. Direksi dan karyawan Indosat diharap memahami dan mematuhi kebijakan yang digariskan dalam Kode Etik. Setiap Direktur atau pegawai yang terbukti secara sah telah melanggar Kode Etik akan dikenakan sangsi disiplin, sampai dengan dan termasuk pemutusan hubungan kerja.

Perseroan telah mengeluarkan ‘Panduan Pelaksanaan Kode Etik PT Indosat Tbk ‘ pada tanggal 20 November 2010 sebagai sosialisasi dan penyegaran Keputusan Direksi atas Kode Etik No 002/DIREKSI/2007. Kode Etik ini berlaku untuk semua karyawan, termasuk Direksi. Kode Etik ini juga terdapat di website perseroan www.indosat.com, yang dapat diakses oleh publik.

8.1.Kebijakan Whistleblower
Kebijakan Whistleblower melindungi pihak eksternal atau internal yang ingin menyampaikan kekhawatiran atau keluhan kepada Komite Audit, yang berkaitan dengan adanya ketidakwajaran atau ketidakakuratan laporan keuangan, siaran pers, informasi yang diungkapkan secara publik, Kode Etik, akuntansi, pengendalian internal, audit atau material lainnya.

Prosedur rinci untuk mengajukan pengaduan terdapat di www.indosat.com, atau melalui email di auditcom@ indosat.com atau infoGCG@indosat.com.

8.2. Perjanjian Kerja Bersama
Serikat Pekerja Indosat (SPI) didirikan pada tanggal 25 Agustus 1999. Secara historis, dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) telah melalui proses negosiasi, disetujui dan ditandatangani oleh Manajemen Indosat dan SPI untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Pada tanggal 31 Desember 2010, SPI menandatangani perjanjian dengan Manajemen Indosat, yang meliputi ketentuan umum yang mengatur jam kerja, gaji, perkembangan karyawan, kesehatan, Keamanan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), kesejahteraan karyawan, tunjangan sosial, prosedur disiplin dan mekanisme penyelesaian sengketa. Beberapa karyawan berhak untuk skema pensiun dimana mereka akan menerima pembayaran dan tunjangan bulanan melalui PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

9. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan berfungsi untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan secara transparan dan tepat waktu bagi masyarakat, sesuai dengan pedoman yang diberikan pihak berwenang dan dengan prosedur pengungkapan yang ditentukan sendiri.

Group Head Corporate Secretary, yang bertanggungjawab kepada Chief Corporate Services Officer, langsung di bawah President Director dan Chief Executive Officer, memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan informasi material untuk mematuhi peraturan dan menjaga transparansi Perusahaan.

Sejak Maret 2004, posisi Group Head Corporate Secretary dijabat oleh Strasfiatri Auliana.

Strasfiatri Auliana memulai karirnya di Indosat pada tahun 1987. Lulusan Teknik Electronika Institut Teknologi Bandung ini ditunjuk menjadi Group Head Corporate Secretary Indosat sejak tahun 2004. Sepanjang perjalanan karirnya, yang lebih dari dua dekade, beliau telah memegang berbagai posisi senior di Indosat dan saat ini juga menjabat sebagai Group Head Enterprise Risk Management (ERM) (ERM). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Ahli untuk Ketua Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN).

Akses Informasi
Untuk lebih informasi Perseroan, silakan hubungi kami di:
Grup Sekretaris Perusahaan
PT Indosat Tbk
Tel.: 62-21 386 9614
Fax.: 62-21 3000 3754
E-mail: publicrelations@indosat.com

Atau kunjungi situs kami di www.indosat.com

9.1. Korespondensi dengan Bapepam-LK

No Materi Informasi Tanggal Diumumkan
1 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi VII Tahun
2009 dan Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009
11 Januari 2010
2 Penyampaian Iklan Panggilan RUPSLB 13 Januari 2010
3 Laporan Pengangkatan Group Head Internal Audit 13 Januari 2010
4 Rilis “RUPSLB Indosat Menyetujui Perubahan Susunan Dekom dan Direktur
Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan - Indosat Melaporkan Jumlah
Pelanggan Pada Akhir 2009 Sebesar 33,1 Juta”
29 Januari 2010
5 Penyampaian Iklan Hasil RUPSLB 1 Februari 2010
6 Rilis "PT Indosat Tbk : Ikhtisar Utama Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31
Desember 2009"
8 Maret 2010
7 Pemberitahuan Peringkat Baru Dari Moody's Investor Service 11 Maret 2010
8 Penyampaian Bukti Iklan Pemeringkatan PT Indosat Tbk. 12 Maret 2010
9 Rilis "Indosat Menyampaikan Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir 31
Desember 2009"
24 Maret 2010
10 Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Auditor
Independen Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009
dan 2008
24 Maret 2010
11 Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-
tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 (Telah diaudit)
25 Maret 2010
12 Memo Investor Kinerja Tahun 2009 29 Maret 2010
13 Rencana Penyusunan Laporan Tahunan PT Indosat Tbk Tahun Buku 2009 4 April 2010
14 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Indosat
VII Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009
8 April 2010
15 Rilis “PT Indosat Tbk : Ikhtisar Utama Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31
Maret 2010
22 April 2010
16 Penyampaian Laporan Konsolidasi Beserta Laporan Review Akuntan
Independen Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010
dan 2009
10 Mei 2010
17 Rilis “Indosat Menyampaikan Pencapaian Periode Yang Berakhir 31 Maret 2010
Dengan Penelaahan Terbatas”
10 Mei 2010
18 Rilis “PT Indosat Tbk, Indosat Finance Company B.V. dan Indosat International
Finance Company B.V. Mengumumkan Dimulainya Pelaksanaan Penawaran
Tender Tunai dan Permohonan Persetujuan”
12 Mei 2010
19 Rilis "Indosat Palapa Company B.V. Memulai Penawaran 144A/REG S" 12 Mei 2010
20 Penyelenggaraan RUPST 14 Mei 2010
21 Keterbukaan Informasi 25 Mei 2010
22 Rilis “Indosat Menunda Penyampaian Memorandum Informasi Investor
Perusahaan Periode TW1 2010”
27 Mei 2010
23 Penyampaian Laporan Tahunan 1 Juni 2010
24 Penyampaian Iklan Panggilan RUPST 7 Juni 2010
25 Keterbukaan Informasi 8 Juni 2010
26 Penyampaian Hasil Rapat dan Bukti Iklan RUPST 24 Juni 2010
27 Keterbukaan Informasi 30 Juni 2010
28 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Indosat
VII Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009
7 Juli 2010
29 Keterbukaan Informasi 26 Juli 2010
30 Keterbukaan Informasi 31 Juli 2010
31 Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan (i) Peraturan
Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Material
dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan IX.E.2”); (ii) Peraturan
Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi
dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan IX.E.1”); dan (iii)
Peraturan Bapepam No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus
Segera Diumumkan Kepada Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 (“Peraturan X.K.1”)
2 Agustus 2010
32 Keterbukaan Informasi 3 Agustus 2010
33 Rilis “Indosat Melaporkan Ikhtisar Utama Untuk Periode Enam Bulan Yang
Berakhir 30 Juni 2010”
16 Agustus 2010
34 Rilis “PT Indosat Tbk dan Indosat Finance Company B.V. Mengumumkan Telah
Dilunasinya Seluruh 7,75% Guaranteed Notes Jatuh Tempo 2010”
20 Agustus 2010
35 Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Review Akuntan
Independen Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2010 (direview)
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2009 (diaudit) dan Rilis : Indosat
Menyampaikan Hasil Penelaahan Terbatas Periode Yang Berakhir 30 Juni 2010
24 Agustus 2010
36 Bukti Iklan Neraca Konsolidasi, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi dan
Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT Indosat Tbk dan Anak Perusahaan Enam
Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2010 Dengan Angka Perbandingan
Tahun 2009
25 Agustus 2010
37 Kinerja Triwulan Pertama dan Semester Pertama 2010 Investor Memo 25 Agustus 2010
38 Rilis “PT Indosat Tbk dan Indosat International Finance Company B.V.
Mengumumkan Telah Dilunasinya Seluruh 7,125% Guaranteed Notes Jatuh
Tempo 2012”
6 September 2010
39 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Indosat
VII Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009
6 Oktober 2010
40 Penyampaian Bukti Iklan Pemeringkatan PT Indosat Tbk. dan Rilis “Pefindo
Menegaskan Kembali Peringkat Indosat AA+ Stabil”
7 Oktober 2010
41 Rilis "PT Indosat Tbk : Ikhtisar Utama Untuk Periode Yang Berakhir Pada 30
September 2010"
21 Oktober 2010
42 Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Pelunasan Obligasi Indosat III Seri B
Tahun 2003
25 Oktober 2010
43 Rilis "Indosat Melunasi Pokok dan Bunga Obligasi Indosat III Seri B Tahun
2003"
25 Oktober 2010
44 Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi Sembilan Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 (tidak diaudit)
29 Oktober 2010
45 Rilis “Indosat Menyampaikan Laporan Keuangan Tidak Diaudit Untuk Periode
Sembilan Bulan Yang Berakhir 30 September 2010”
29 Oktober 2010
46 Kinerja Sembilan Bulan Tahun 2010 Investor Memo 1 November 2010

 

10. Pengungkapan Informasi Relevan

Berikut ini adalah beberapa informasi relevan yang mungkin diminta atau dibutuhkan oleh Pemangku Kepentingan Perseroan, termasuk lembaga yang berwenang mengatur dan Pemerintah.

10.1. Pengungkapan yang Wajar untuk Pemegang Saham
Perseroan selalu memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham, dimana setiap pemegang saham memiliki akses yang sama untuk mendapatkan informasi material terbaru. Untuk menghindari terjadinya pembedaan pengungkapan informasi, seluruh informasi yang telah diungkapkan ke publik ditempatkan ke dalam website Indosat di http://www.indosat.com.

Untuk memastikan bahwa seluruh pemegang saham menerima informasi yang sama, sejak tahun 2007, Indosat telah melampirkan pula Form 20-F yang diserahkan kepada SEC AS dalam Laporan Tahunannya. Kedua laporan tersebut dilaporkan ke otoritas pasar modal Indonesia dan AS.

10.2. Pembatasan Insider Trading
Untuk menghindari adanya insider trading, Perseroan menerapkan kebijakan “Trading Window” setiap tiga bulan. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan konsep bahwa periode setelah pengungkapan laba perusahaan triwulanan adalah waktu aman bagi orang dalam untuk melakukan perdagangan saham perusahaan. Periode Trading Window dibuka dua hari kerja setelah pengumumah pencapaian triwulanan perusahaan dan ditutup 10 hari kerja setelah itu. Tujuan dari interval dua hari adalah untuk memberi waktu bagi pasar untuk bereaksi dan untuk mencerna informasi tersebut.

10.3. Kepatuhan Terhadap Peraturan
Sebagai perusahaan telekomunikasi, Indosat senantiasa mematuhi Hukum dan UU Telekomunikasi terkait lainnya, yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Semua pelaporan, sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundangan bagi penyedia telekomunikasi, seperti RFR (Laporan Keuangan Regulator), QoS (Quality of Service), TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dan LKO (Lembar Kinerja Operasional) telah dilakukan sesuai dengan parameter dan jangka waktu yang telah ditentukan.

Hal yang sama berlaku untuk Lisensi Radio untuk seluruh sistem radio yang digunakan oleh Indosat, yang dilakukan untuk mendukung jaringan operasional Indosat dari 18.108 BTS sampai dengan 31 Desember 2010.

10.4. Kepatuhan atas Ketentuan
Berdasarkan perjanjian kredit, perjanjian pinjaman dan/ atau perjanjian perwaliamanatan, Perseroan mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Perseroan menyetujui beberapa ketentuan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Indosat Rupiah, termasuk, namun tidak terbatas pada, menyetujui untuk mempertahankan modal sendiri sedikitnya Rp5.000 milyar; rasio total hutang terhadap EBITDA kurang dari 3,5:1, sebagaimana dilaporkan dalam setiap Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian; rasio hutang terhadap ekuitas 2,5:1, sebagaimana dilaporkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tiga bulanan, dan rasio EBITDA terhadap beban bunga, sebagaimana dilaporkan dalam setiap laporan keuangan tahunan konsolidasi minimal 3,0:1.

10.5. Perubahan Anggaran Dasar
Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, yang mewajibkan perusahaan publik untuk menyesuaikan Anggaran Dasar, Indosat telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham untuk mengubah pasal Anggaran Dasar pada tanggal 11 Juni 2009.

Prinsip perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, rapat umum pemegang saham, kuorum, tugas dan wewenang Direksi, transaksi benturan kepentingan, merger, konsolidasi, akuisisi dan demerger, perubahan anggaran dasar, pembubaran, kebangkrutan, dan likuidasi. Pada tanggal 28 Januari 2010, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, antara lain: maksud, tujuan dan kegiatan usaha, kuorum, resolusi dan hak suara pada rapat umum pemegang saham dan konflik kepentingan.

10.6. Perangkapan Jabatan
Untuk menjaga independensi dan mencegah benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Indosat wajib menginformasikan kepada Perseroan mengenai jabatan/peran kepemimpinan pada perusahaan atau organisasi lain. Namun, diharapkan perangkapan jabatan oleh Komisaris dan Direksi di luar Indosat tidak akan menghalangi atau mengikat mereka dalam melaksanakan tugas mereka terhadap Perseroan.

10.7. Kepemilikan Saham Orang Dalam
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Indosat wajib mengungkapkan dan mengkonfirmasikan kepemilikan saham mereka di Indosat, termasuk kepemilikan saham di Indosat oleh anggota keluarga dekat. Pengungkapan ini dicatat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Rincian kepemilikan saham Indosat pada tahun 2010 didasarkan pada konfirmasi yang diberikan oleh anggota Direksi, yakni Fadzri Sentosa sejumlah 10.000 saham.

 

11. CAKUPAN KOMUNIKASI


Pada tahun 2010, Indosat aktif menjangkau para pemangku kepentingannya melalui berbagai media. Untuk memastikan bahwa para investor, pemangku kepentingan dan masyarakat senantiasa memperoleh informasi terkini mengenai kinerja dan aktivitas perusahaan, Indosat menggunakan beragam media komunikasi seperti website perseroan www.indosat.com, fact-sheet, buletin investor triwulanan, siaran perusahaan, surat menyurat, direct call, pertemuan dan konferensi pers.

Group Investor Relations, yang bertanggungjawab kepada Director & Chief Financial Officer, secara proaktif terus berupaya untuk menjangkau komunitas finansial, dalam rangka menjaga reputasi Indosat dalam hal transparansi dan pengungkapan. Setelah penyampaian laporan rutin keuangan triwulan kepada Bapepam-LK dan US-SEC, Indosat menyelenggarakan conference calls dengan para analis, investor dan lainnya untuk membahas kinerja Perseroan dan industri secara umum melalui sesi tanya jawab yang mendalam. Conference calls tersebut direkam dan diupload di situs web perusahaan, sehingga pemegang saham dan investor yang tidak mengikuti conference calls dapat mengaksesnya.

Pada tahun 2010, kami mengadakan 3 kali conference calls triwulanan untuk analis dan investor, dilakukan kepada investor dalam global non-deal roadshow, menghadiri pertemuan dan konferensi dengan komunitas keuangan di beberapa kota seperti Singapura, Hong Kong, New York, Dubai dan Frankfurt.

Perseroan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang masuk melalui telepon dan e-mail, serta kunjungan dan telepon dari investor dan analis. Perseroan selalu memantau dan mengkomunikasikan rating kredit dan rating perusahaannya kepada investor dan publik secara tepat waktu melalui publikasi di surat kabar dan website. Untuk mengetahui rating Perseroan per tanggal 31 Desember 2010, silakan melihat di bagian Modal di Laporan Tahunan ini.

Perseroan terus mengumpulkan umpan balik dan kritik untuk bisa memperbaiki layanannya. Berbagai upaya nyata telah dilakukan oleh Perseroan untuk mencapai tingkat transparansi yang diinginkan, termasuk memperbaiki Laporan Tahunan ini dan berkomunikasi dengan semua departemen di Indosat untuk memastikan bahwa semua informasi material yang mereka miliki segera disalurkan pada pihak yang terkait.

11.1. Paparan Publik
Paparan Publik Tahunan Indosat 2010 diselenggarakan di kantor Indosat, Lantai 4, Jl. Merdeka Barat 21 Jakarta 10110, pada tanggal 22 Juni 2010, sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Peraturan BEI No 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersamaan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2010. Paparan Publik Tahunan ini berjalan dengan baik dan dihadiri oleh 44 peserta, sebagian besar adalah masyarakat dan perwakilan dari perusahaan sekuritas.

11.2. Komunikasi Internal
Perseroan berupaya untuk menerapkan pendekatan manajemen terbuka di perusahaan. Struktur perusahaan disusun dengan urutan sebagai berikut: dari Divisi ke Grup dan akhirnya ke Direktorat (terbesar). Setiap Grup mengadakan rapat mingguan untuk membahas kegiatan operasional. Pada skala yang lebih besar, diselenggarakan rapat direktorat yang diketuai oleh masing-masing direktur dan dihadiri oleh staf senior. Selain itu, rapat manajemen yang melibatkan seluruh Group Head dan Divisi diadakan minimal sekali setiap tiga bulan. Rapat pimpinan diadakan setahun sekali untuk semua Group Head dan Divisi untuk membahas rencana kerja tahunan Perusahaan.

Perusahaan juga menyelenggarakan forum triwulanan bagi Direksi dan karyawan untuk membahas berbagai perkembangan yang signifikan. Forum-forum tersebut dihadiri oleh seluruh karyawan, termasuk yang berada di kantor cabang dengan menggunakan video-conference. Para direktur secara bergantian mengunjungi kegiatan Indosat di berbagai daerah, untuk memotivasi staf dan berkomunikasi dengan mereka tentang tujuan dan target Perusahaan, perkembangan yang bersifat material dan hal-hal terkait lainnya. Semua inisiatif ini memungkinkan adanya dialog antara manajemen dan karyawan, dan juga memberi karyawan kesempatan untuk menyampaikan masukan konstruktif kepada Perusahaan.

Semua informasi, kebijakan dan kegiatan Perseroan dapat diakses secara online melalui portal ‘MyIndosat’. Beberapa menu dan aplikasi portal tersedia untuk karyawan, termasuk ‘I-policy’ - sebuah bank data elektronik untuk semua kebijakan perusahaan, dan Peraturan Telekomunikasi, Pengetahuan Produk, dan, ‘MyValues’ fitur yang membantu karyawan menyegarkan kembali pengetahuan mereka tentang Nilai-Nilai Perusahaan. Berita-berita yang terkait dengan Indosat dan penyedia telekomunikasi lainnya juga tersedia di portal ini. Karyawan juga dapat mengakses fasilitas e-learning di portal MyIndosat untuk meningkatkan kompetensi mereka. Ice Cube adalah menu baru di fasilitas e-learning yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menuangkan ide-ide inovatif mereka.

Perseroan juga membuat ‘MyInfo’, aplikasi yang memungkinkan setiap karyawan untuk meng-upload data pribadi seperti curriculum vitae dan permohonan cuti tahunan, dan untuk mengakses sistem apprasial secara elektronik, dan fungsi-fungsi lainnya. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi standar tertinggi dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Setiap bulan, perusahaan menerbitkan CEO Message yang didistribusikan kepada seluruh karyawan. Saluran komunikasi ini berisi semua informasi yang berkaitan dengan inisiatif terbaru perusahaan, arahan dan pencapaian target perusahaan. Perusahaan juga menyelenggarakan beberapa acara rutin seperti acara Temu karyawan, Peringatan Hari Kemerdekaan, Buka Puasa Bersama, Halal Bihalal, Donor Darah dan Ulang Tahun Perusahaan. Perusahaan secara berkala menyelenggarakan acara informal seperti makan siang dan coffee break bersama karyawan sebagai penghargaan terhadap karyawan berprestasi dan untuk mendapatkan masukan konstruktif dari mereka. Perusahaan juga mengoptimalkan saluran komunikasi internal yang lain seperti wallpaper di komputer dan materi cetak lainnya seperti poster dan banner up untuk menyampaikan informasi yang diperlukan.